Pengertian Apa Itu Instansi di Indonesia dan Pilihan untuk Berkarir

Semakin beranjak dewasa tentunya harus semakin mengerti istilah umum yang ada di lingkungan masyarakat, termasuk istilah INSTANSI yang berhubungan lekat dengan kehidupan sehari-hari. Instansi di Indonesia bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakat luas, termasuk bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, hukum dan lainnya. Istilah instansi sering digunakan oleh lembaga atau organisasi, baik swasta maupun pemerintah yang memiliki kewenangan atas tugas tertentu dalam menjalankan kebijakan untuk kepentingan banyak orang sesuai bidang dan fungsi masing – masing.

Pemahaman mengenai jenis dan fungsi instansi menjadi hal yang penting, tidak hanya bagi mereka yang berkecimpung di bidang pemerintahan tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Mengapa? Karena instansi sering kali berhubungan dengan layanan publik yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari – hari, seperti pengurusan identitas diri, keuangan, perpajakan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Dengan mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing instansi, kita dapat lebih mudah dalam mengakses layanan serta memahami struktur tata kelola di Indonesia.

Apa Itu Instansi? 

Secara umum, instansi dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga atau badan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan atau memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan atau peraturan tertentu. Instansi ini dapat beroperasi di sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan umum, memberikan layanan, atau mengatur suatu tugas tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Instansi dapat berupa lembaga negara, kementerian, perusahaan swasta, bahkan organisasi non-profit dengan tujuan dan fungsi tertentu. Instansi juga memiliki struktur organisasi yang jelas dan berfungsi untuk mengelola tugas administratif atau operasional, baik dalam konteks pemerintahan maupun bisnis.

Perbedaan Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta

Banyak yang mengartikan jika instansi hanya lembaga pemerintah saja, padahal instansi swasta juga termasuk dalam arti kata instansi. Walaupun keduanya berbeda, tetap diharapkan keduanya mampu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat walau orientasinya adalah mendapatkan keuntungan. Terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara instansi pemerintah dengan instansi swasta, yaitu:

Modal

Modal yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melakukan aktivitas didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan, modal yang digunakan instansi swasta berasal dari perorangan atau suatu kelompok tertentu di luar dari pemerintah.

Karyawan

Karyawan yang bekerja pada instansi pemerintahan disebut ASN (Aparatur Sipil Negara) dimana mereka mengikuti regulasi pemerintah baik besaran gaji hingga perhitungan pensiun, sedangkan karyawan instansi swasta disebut karyawan swasta dimana mereka mengikuti peraturan dan kebijakan masing – masing perusahaan.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban instansi pemerintah berjenjang sesuai fungsi administrasinya, baik pusat maupun daerah. Pada instansi swasta pembagian tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban lebih terstruktur dan dilaporkan kepada direktur utama, komisaris maupun pemegang saham.

Regulasi

Peraturan pada instansi pemerintah mengacu seluruhnya pada peraturan pemerintah, sedangkan pada instansi swasta berhak mengatur regulasi dan kebijakan di perusahaan masing – masing dengan regulasi dasar mengikuti peraturan pemerintah.

Fungsi Instansi di Indonesia

Fungsi instansi di Indonesia sangat krusial dalam mendukung kelangsungan hidup masyarakat serta menjaga stabilitas negara. Instansi pemerintah berperan dalam penyelenggaraan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur. Sedangkan, instansi swasta turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan inovasi, serta penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Melalui regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, instansi harus mengikuti kebijakan yang berlaku, mengawasi pelaksanaan tugas secara mandiri, serta menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, memiliki regulasi, struktur dan tanggung jawab yang berbeda, namun keduanya mempunyai fungsi koordinatif, eksekutif, dan evaluatif agar mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan nasional yang berkelanjutan. Beberapa fungsi utama instansi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Layanan Publik

Salah satu fungsi utama instansi pemerintah adalah untuk memberikan layanan publik yang efisien dan berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial bertanggung jawab menyediakan layanan publik yang berkualitas serta memastikan standarisasi layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial dapat diakses dan diberikan tepat kepada yang membutuhkan. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Mengatur dan Mengawasi Kebijakan

Instansi pemerintah juga bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Contohnya: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas kebijakan seluruh lingkup lingkungan hidup di Indonesia. Contoh lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab hingga memeriksa seluruh penggunaan, penerapan dan pengeluaran anggaran negara.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Instansi Pemerintah pada sektor sosial bersinggungan erat dengan kepentingan masyarakat luas dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Pemerintah yang telah diterapkan di bidang sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

4. Penggerak Ekonomi Bangsa

Umumnya, instansi swasta yang menjadi penggerak ekonomi bagi bangsa ini. Mereka berperan penting dalam membuka lapangan pekerjaan, menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan daya saing dengan menciptakan inovasi baru, menyalurkan investasi berupa modal dan turut serta dalam pembayaran pajak yang menjadi sumber pemasukan bagi negara Indonesia.

5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Warga negara yang berpendidikan dan berkualitas adalah dasar utama dan pasti berkontribusi pada kemajuan suatu negara. Sehingga Pemerintah mempunyai tugas untuk memastikan seluruh warga negara mengenyam pendidikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Instansi pemerintah maupun instansi swasta bersatu padu guna mencetak generasi yang  terdidik dan berkualitas. Karena melalui jenjang pendidikan, setiap individu dapat meningkatkan pengetahuan, daya pikir, kemampuan, keahlian dan keterampilan yang berguna bagi dirinya, keluarga, lingkungan sekitar hingga bagi kemajuan negara.

6. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Nasional

Instansi Pemerintah di bidang Keamanan mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mereka memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat juga memastikan hukum dapat dijalankan dengan jujur dan adil tanpa memandang latar belakang seseorang atau kelompok tertentu.

Jenis Instansi Pemerintah Berdasarkan Fungsinya

Instansi Vertikal

Adalah instansi pemerintah non-kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab atas lingkungan kerja di wilayah tertentu. Yang berarti instansi vertikal dapat menjalankan tugas pemerintahan dan bertanggung jawab atas keputusannya sesuai pengaturan daerah atau wilayah yang telah ditetapkan. Instansi vertikal memiliki tugas yang berbeda di setiap wilayah sesuai dengan peraturan dan tingkat hirarki yang telah ditetapkan. Instansi vertikal berperan dalam mengatur dan memastikan lembaga negara dibagi berdasarkan wilayah dan bertugas serta bertanggung jawab sesuai wilayah tugasnya. Contoh instansi vertikal adalah Polri, Polda, Polsek, kantor pertanahan, kantor bea dan cukai, kantor imigrasi, juga kantor pos dan telekomunikasi yang terdapat di berbagai daerah.

Instansi Horizontal

Adalah instansi pemerintah yang bertugas berdasarkan fungsi dan kedudukan yang sederajat antara satu dengan yang lainnya. Yang bertujuan agar setiap instansi dapat fokus dan menyelesaikan tugas dan fungsinya masing – masing. Instansi horizontal sudah diterapkan diterapkan pada lembaga pemerintahan eksekutif, lembaga pemerintahan legislatif dan lembaga pemerintahan yudikatif.

Instansi Pengawas

Adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan di seluruh sektor berjalan baik dan sesuai dengan peraturan, hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan, baik lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Contoh penerapan fungsi instansi pengawas adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal pada berbagai Kementerian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan lain sebagainya.

Bentuk Instansi Pemerintah Indonesia

Instansi pemerintah adalah lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab secara administratif sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini berfungsi dalam memastikan bahwa program dan kebijakan nasional dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Instansi pemerintah mencakup skala pusat, daerah, komisi, dewan dan badan yang mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berikut pengelompokkan instansi pemerintah:

Instansi Pemerintah Pusat

Instansi pemerintah yang beroperasi di tingkat pusat memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengatur, dan melaksanakan program-program pembangunan di seluruh Indonesia. Tugas utama instansi ini adalah memastikan bahwa kebijakan nasional diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah. Instansi pemerintah pusat bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan kegiatan di tingkat nasional.

Instansi Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah daerah beroperasi di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dan bertugas untuk melaksanakan kebijakan serta program-program yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Fungsi instansi pemerintah daerah adalah untuk mengadaptasi kebijakan nasional agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Instansi pemerintah daerah menjalan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang telah ditentukan.

Instansi Pemerintah Desa

Instansi pemerintah desa beroperasi di tingkat desa, dimana unsur penyelenggara yaitu Kepala Desa. Memiliki fungsi dan tugas dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam mengoptimalkan infrastruktur.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Walaupun BUMN tidak secara langsung termasuk dalam struktur pemerintah, tetapi dapat dikategorikan sebagai instansi karena menjalan tugas dan fungsinya guna kepentingan negara. Modal utama BUMN dimiliki oleh negara. Contoh BUMN adalah PT. Pertamina, PT. Bank Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya.

Bentuk Instansi Swasta

Instansi swasta merupakan lembaga atau organisasi yang dimiliki, dikelola dan dikembangkan oleh individu atau kelompok tertentu. Institusi swasta mempunyai tujuan utama dan segala aktivitasnya berorientasi untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham atau pemilik. Walaupun instansi swasta mempunyai aturan dan kebijakan masing – masing, tetapi mereka tetap harus mematuhi peraturan dan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. Beberapa kelompok instansi swasta yang ada di Indonesia, yaitu:

Badan Usaha Perorangan

Saat ini, Pemerintah sedang menggencarkan program pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), yang merupakan badan usaha yang dimiliki oleh perorangan. Bisnis yang dilakukan masih relatif kecil, sistem manajemen dilakukan sesuai kebijakan pemilik dan resiko keuntungan maupun resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Badan usaha perorangan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sistem manajemen yang sederhana, pengambilan keputusan yang cepat, pajak dan biaya operasional yang rendah.

Firma (Fa)

Adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menyetorkan modal, bekerja sama dalam menjalankan bisnis hingga membagi keuntungan maupun kerugian dengan persentase yang sama.

Persekutuan Dagang (PD)

Badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menyetorkan modal dengan persentase tertentu dan bekerja sama dalam menjalankan bisnis hingga membagi keuntungan maupun kerugian dengan persentase tertentu. Biasanya, semua pemegang modal turut serta dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelangsungan usaha.

Persekutuan Komanditer / CV

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, tetapi terdapat perbedaan peran antara pemegang modal aktif dan pemegang modal pasif. Pemegang modal aktif adalah seseorang yang aktif mengelola dan memastikan seluruh usaha berjalan dengan baik dan lancar, termasuk mengambil keputusan dengan cepat untuk mengatasi masalah hingga mengurangi faktor resiko usaha. Sedangkan, pemegang modal pasif berpartisipasi dengan menyetorkan modal usaha dan mendapatkan keuntungan berdasarkan persentase besarnya modal yang disetorkan. Tujuannya adalah untuk mencapai cita – cita bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda untuk setiap anggota.

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha swasta yang sudah resmi memiliki status hukum dari pemerintah Indonesia, dimana pembagian setoran modal kepemilikan dicatat dan dibagikan berupa saham kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. PT mempunyai aturan dan struktur perusahaan yang lebih jelas dalam menentukan batasan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing – masing karyawan. PT juga mempunyai struktur yang tersendiri bagi pemegang saham dan pemilik. Proses pendirian PT mengikuti aturan pemerintah Indonesia dan harus mengikuti aturan yang lebih kompleks juga membutuhkan modal yang cukup besar dibanding bentuk usaha lainnya. Untuk meminimalkan risiko para pemilik atau pemegang saham terhadap PT tersebut, maka diatur dalam kesepakatan hukum jika mereka hanya bertanggung jawab sebesar saham milik mereka. Orientasi dan tujuan utama mendirikan dan mengembangkan sebuah Perseroan Terbatas (PT) adalah menghasilkan keuntungan. PT dikelola mulai dari karyawan di berbagai tingkat hingga direksi dan diawasi oleh dewan komisaris.

Instansi Non-Profit

Adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan nirlaba atau tujuan sosial tanpa mengutamakan pendapatan atau keuntungan guna memberikan manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Contoh instansi non-profit di Indonesia yang dibutuhkan oleh masyarakat luas adalah PMI (Palang Merah Indonesia). Sedangkan dalam lingkup internasional, lembaga UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) telah membuktikan manfaat lembaga ini bagi dunia.

Tantangan yang Dihadapi Instansi Pemerintah

Umumnya, instansi swasta lebih terstruktur dan mempunyai regulasi yang baik dalam mengatur urusan internal mereka walaupun tersebar atau mempunyai banyak cabang. Sedangkan, bagi instansi pemerintah banyak kendala yang harus diselesaikan, diantaranya adalah:

Banyaknya birokrasi yang harus dilewati

Prosedur dalam instansi pemerintah sangat rumit dan berjenjang yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian masalah. Penyederhanaan birokrasi dan sistem di masing – masing instansi pemerintah merupakan langkah tepat guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Tidak menutup mata bahwa banyak oknum pejabat yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya guna melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini tentunya merugikan masyarakat dan negara juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Diharapkan instansi pengawasan dapat lebih memperkuat kinerja, menjaga transparansi dan keadilan juga melakukan penegakan hukum yang tegas.

Kesenjangan Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang belum merata di semua instansi juga menurunkan kinerja instansi. Perlunya standarisasi pendidikan dan keahlian bagi ASN juga pembelajaran lanjutan yang rutin bagi seluruh ASN dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemerataan Manfaat Teknologi

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tentunya dapat berdampak signifikan dalam pelayanan publik. Kenyataan pahit yang harus diterima oleh beberapa daerah di Indonesia adalah belum meratanya infrastruktur dan kompetensi digital untuk mendapatkan manfaat teknologi. Diharapkan pemerintah dapat membangun infrastruktur dan kompetensi digital bagi seluruh ASN di seluruh nusantara guna meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat.

Kerja Sama Antara Instansi

Banyaknya instansi pemerintah di seluruh nusantara, tentunya mengakibatkan tantangan dan permasalahan sendiri. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperjelas struktur, aturan, tugas dan tanggung jawab masing – masing instansi agar meminimalkan resiko tumpang tindih atau saling lempar tugas dan tanggung jawab.

Kesimpulan

Instansi di Indonesia mempunyai peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik instansi pemerintah maupun instansi swasta harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan aturan yang jelas agar dapat memaksimalkan pelayanan juga penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat luas.

Dengan memahami peran dan jenis instansi yang ada, masyarakat dapat lebih mengenal struktur kelembagaan di Indonesia dan memanfaatkan layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik di sektor pemerintahan maupun swasta, sinergi antara berbagai instansi menjadi kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan bangsa.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki literasi kelembagaan yang baik, agar mampu berinteraksi secara efektif dengan instansi terkait serta turut mengawasi kinerjanya secara kritis dan konstruktif. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam membangun tata kelola pemerintahan dan dunia usaha yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sources:
Pengertian Instansi: Jenis-Jenis, Fungsi, dan Contohnya